Larangan Memiliki Tanah bagi Warga Non Pribumi di Yogyakarta dan Hoax yang Menyertainya


Pada bulan Agustus 2017, Rosyid Nur Rohum, 24 tahun, warga Sumatera Selatan, divonis penjara 2,5 tahun. Rosyid terbukti menyebarkan hoax atau kabar bohong mengenai Sri Sultan Hamengku Bawono ka 10. Vonis ini menjadi menarik karena Sultan sendirilah yang melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi. Hakim menyatakan bahwa, “Terdakwa sengaja membuat artikel yang cukup kontroversial. Tulisan itu dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, mendiskreditkan etnis tertentu dan lainnya.”

Berikut isi artikel tersebut (dikutip dari sini):

“Sri Sultan Hamengkubuwono : Maaf Bukan SARA, Tapi Cina Dan Keturunannya Tidak Pantas Jadi Pemimpin Di Bumi Nusantara. Fakta Sejarah, Tionghoa Adalah Satu-Satunya Penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Jakarta – Raja Keraton Ngayogyakarta yang juga Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono mengingatkan kepada seluruh umat islam terutamanya yang ada di Jakarta tentang fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sesungguhnya, Umat Islam adalah umat paling penuh cinta kepada alam semesta ini sebab mereka mencita-citakan seluruh bumi tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Mereka rela berdampingan dengan siapapun, bertetangga dengan menunjukkan akhlak mulianya.

Dan sejarah di Yokjakarta ini, mohon maaf, bukan SARA tapi kita ingin satu fakta sejarah. Tahu kenapa saudara-saudara Tionghoa tak punya hak girik di wilayah Yokjakarta? Mereka hanya punya hak milik bangunan semata-mata.

Mohon maaf, ini soal sejarah dilihat dan diakui. Pada agresi militer kedua Belanda, Desember 1948. Komunitas Tionghoa di Yagjakarta member sokongan kepada agresor Belanda itu.

Maka pada tahun 1950, ketika tegak kembali NKRI kita dari Jogjakarta ini, mereka sudah bersiap-siap eksodus. Tapi oleh Sultan Hamengkubuwono IX, mereka ditenangkan dan Sultan mengatakan, ‘anda meskipun berkhianat kesekian kalinya terhadap negeri ini, tetap kami akui sebagai tetangga dan tidak perlu pergi dan tinggalah disini. Tapi mohon maaf, saya cabut satu hak anda untuk memiliki tanah. Karena keserakahan sepanjang sejarah’. (icl)

Sultan nampaknya gusar. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar viral tersebut adalah berita bohong atau hoax karena ia tidak pernah menyatakan demikian.

Kini, materi yang sama banyak beredar. (Ini salah satunya). Tidak dinyatakan bahwa itu perkataan Sri Sultan Hamengku Bawono ka 10, namun pokok pikirannya tetap sama. Bahwa warga keturunan Cina tidak bisa memiliki tanah SHM (Sertifikat Hak Milik), hanya bisa memiliki tanah HGB (Hak Guna Bangunan), karena hak untuk memiliki tanah telah dicabut Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1950 dengan alasan warga keturunan Cina membantu Belanda pada Agresi Militer II tahun 1948.

abdul kholik

Salah satu contohnya

Larangan untuk memiliki SHM bagi warga keturunan asing ini benar adanya dan bersumber pada Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi” yang ditandatangani oleh wakil kepala daerah DIY saat itu, Paku Alam VIII, pada tanggal 5 Maret 1975.

Instruksi-Kepala-daerah-DIY-tentang-Penyeragaman-Policy-Pemberian-Hak-Atas-Tanah-kepada-Seorang-WNI-NON-PRIBUMI_1975

Jika larangan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 1975, lalu bagaimana hak warga non pribumi sebelum itu? Pada tahun 1950? Sebelum tahun 1948? Sebelum proklamasi 1945?

Mari kita bahas (yang nuduh saya ngarang silakan baca ini)

Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta berdiri, ada tiga jenis kepemilikan tanah. Tanah keprabon, tanah dedekeprabon, tanah apanase, dan tanah eigendom. Tanah keprabon adalah tanah yang digunakan sebagai pendukung kesultanan. Tanah dedekeprabon merupakan tanah selain tanah keprabon yang diperuntukan bagi kerabat Sultan. Tanah apanase atau kepatuhan merupakan hak atas tanah yang diberikan sebagai pengganti gaji bagi para abdi dalem. Sedang tanah eigendom adalah tanah yang dipinjamkan kepada non pribumi yang dibutuhkan keahliannya. Selain tanah eigendom, ada tanah hak opstal, yaitu tanah yang disewakan dalam jangka tertentu bagi non pribumi.

Jadi dapat disimpulkan, di awal kesultanan berdiri, warga non pribumi tidak memiliki hak milik.

Pada tahun 1914, tanah apanase dihapuskan. Sebagai gantinya, dibentuk kelurahan (baru terbentuk pada 1918), penguatan hak atas tanah bagi pribumi, dan pembuatan sistem sewa tanah. Warga non pribumi masih menggunakan tanah eigendom.

Pada tahun 1918, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengeluarkan Rijksblad (aturan kerajaan) yang menyatakan, tanah yang bukan berstatus eigendom menjadi tanah kesultanan dan kadipaten. Dibuat pula hak anggaduh, hak mengelola tanah bagi kelurahan. Tanah anggaduh yang dikelola oleh warga, diserahkan kepada warga dengan hak untuk menggunakan secara turun temurun, dan baru dikembalikan apabila tidak lagi punya keturunan. Warga non pribumi masih menggunakan tanah eigendom.

Pada tahun 1925, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kembali mengeluarkan Rijksblad yang memberikan tanah-tanah di wilayah kotapraja kepada warga yang mempergunakan dengan status hak andarbe. Keraton lalu menerbitkan sertifikat dan membagikan pada warga kotapraja. Warga non pribumi masih menggunakan tanah eigendom.

Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan Yogyakarta menyatakan diri untuk bergabung. Pada tahun 1946, jawatan praja DIY menyatakan bahwa tanah-tanah yang hak miliknya belum diberikan pada orang lain tetap merupakan tanah kesultanan. Pada tahun 1950, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No.3 Tahun 1950 yang menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat dengan provinsi. Pada tahun 1954, pemerintah DIY menerbitkan Perda no.5 tahun 1954 yang mengatur hak andarbe dan anganggo di keluarahan-kelurahan. Dapat dilihat bahwa sampai pada tahun 1954, tidak ada perubahan hak tanah bagi warga non pribumi. Warga non pribumi masih menggunakan tanah eigendom.

Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur bahwa tanah-tanah eigendom harus dikonversi menjadi hak milik. Yak, sudah mulai tidak ada lagi tanah eigendom bagi warna non pribumi.

Perubahan urusan mengenai pertanahan di Yogyakarta sebenarnya belum selesai sampai di sini, tapi karena tulisan ini hanya ingin membahas asal muasal larangan SHM bagi warga non pribumi dan hoax yang menyatakan hak milik bagi warga keturunan Cina diambil pada tahun 1950, maka rasanya pembahasan bisa kita cukupkan.

Intinya sederhana;

Dari awal Kesultanan Yogyakarta berdiri pada 1755 sampai diterbitkannya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, warga non pribumi tidak pernah memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Bagaimana mungkin Sultan mencabut hak milik warga non pribumi atas tanah pada tahun 1950? Haloooooo….

Lalu mengapa sampai ada instruksi perihal penyeragaman policy tahun 1975? Dari pada percaya pada artikel yang tidak jelas sumbernya, lebih baik kita bersandar pada pernyataan Suyitno, Parampara Praja (Dewan Pertimbangan Gubernur) bidang pertanahan Pemda DIY, saat diwawancara oleh Tirto.id. Pertama, karena alasan sejarah. Kedua, mencegah tanah Yogyakarta dikuasai WNI non pribumi.

Alasan pertama bisa dijelaskan berdasar uraian di atas. Alasan kedua, ah…perlu lapak baru untuk membahas. Tapi yang jelas,

Sultan berhak membuat peraturan, wong emang secara fakta dan secara hukum beliau penguasa Yogyakarta. Warga negara Indonesia, entah pribumi atau bukan, berhak menggugat aturan itu ke pengadilan negara, wong emang Kesultanan Yogyakarta tunduk pada hukum negara Indonesia. Hakim juga berhak mengabulkan, atau menolak gugatan mengenainya, wong emang itu tugas mereka.

Yang dilarang adalah, memproduksi dan menyebarkan kebohongan. Itu melanggar undang-undang. Selain menyesatkan orang banyak, bisa-bisa pelakunya nanti menyusul kelompok Saracen dan Muslim Cyber Army.

Lagipula kita perlu bertanya, apa orang yang gemar menyebar kebohongan mengenai pelarangan warga non pribumi untuk memiliki SHM di Yogyakarta itu benar-benar peduli pada Yogyakarta. Pada adat, tradisi, dan nilai-nilai spiritual yang terus dipelihara oleh Keraton Yogyakarta. Karena kok rasanya apa yang mereka sebar itu seperti pisau yang bermata dua. Satu sisi membakar kebencian pada warga non pribumi, satu sisi lagi membangkitkan ketidaksukaan pada Kesultanan Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Penasaran soal pertikaian pribumi vs cina? Saya pernah menulis panjang lebar soal ini, lho. https://kurniahartawinata.wordpress.com/2012/08/30/dari-dahulu-begitulah-cina-beritanya-tiada-henti/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Larangan Memiliki Tanah bagi Warga Non Pribumi di Yogyakarta dan Hoax yang Menyertainya

  1. Tobias says:

    Artikel menarik, Kur.

    Two things:
    1. Saya malah tertarik dengan istilah pribumi – non pribumi yang muncul saat awal kesultanan berdiri. Apakah pihak kesultanan sudah memiliki istilah/melakukan pembedaan pada saat itu? Apakah pembedaan ini hanya berlaku untuk (saya to the point ya) orang Tionghoa, atau untuk warga negara lain juga?

    2. Saya nggak tahu banyak tentang kehidupan warga Tionghoa di Jogja, terutama di awal abad 20 / sebelum kemerdekaan. Tapi yang saya tahu, warga Tionghoa sudah beranak pinak di tanah Jawa (correct me if I’m wrong) jauh sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia. Jadi kalau dibilang mau eksodus / membantu Belanda, kok kynya gak masuk akal ya…saat itu orang2 Tionghoa di Jawa seharusnya sudah menganggap Jawa/Jogja sebagai tanah air mereka. (tapi ya namanya juga hoax).

    Just my 2 cents.

    • 1. Istilah pribumi dan non-pribumi dimunculkanmalah setelah proklamasi berdiri. Awalnya untuk memisahkan pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri yang beroperasi di Indonesia. Sebelum Kesultanan Yogyakarta berdiri, Belanda sudah membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas. Yang cukup dikenal adalah pembagian berdasar orang Eropa, ningrat, cina/timur asing, dan penduduk lokal. Tapi di Kesultanan pernah dikenal pembagian kelas penari berdasar kualitasnya. Urut dari pertama: ringgit gupermen, ringgit encik, ringgit cina. Gupermen mengacu pada orang Eropa selaku pemerintah, encik mengacu pada orang timur asing (arab dll), terakhir cina mengacu pada orang tiong hoa. Dapat dilihat bahwa orang cina saat itu ditempatkan di kelas terbawah.

      2. Ada banyak gelombang kedatangan warga Tiong Hoa ke Jawa, dan itu bahkan sudah dimulai sejak masa prasejarah. Bahkan orang Tiong Hoa bersama orang Jawa pernah hampir menaklukkan Belanda pada tahun 1740-an, tapi kemudian kalah karena Belanda dibantu Madura, lalu tambah dibantu Kasunanan Mataram (kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta) yang awalnya membantu pemberontakan Tiong Hoa di bawah kepemimpinan Raden Mas Garendi/Sunan Kuning. Bahwa ada orang Tiong Hoa yang membantu Belanda itu masuk akal, seperti halnya banyak juga orang Jawa (dan pribumi lainnya) yang juga memihak Belanda saat Agresi Militer berlangsung. Yang perlu dipertanyakan, apakah semua warga (keturunan) Tiong Hoa itu sepakat membantu Belanda, jelas tidak karena tercatat nama-namaTiong Hoa yang membantu republik saat itu.

      Semoga cukup menjelaskan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s